BATAM, BATAMHEADLINE.COM – Memburuknya kualitas udara di Kota Batam akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius DPRD Kepulauan Riau. Wakil Ketua III DPRD Kepri, H. Bakhtiar, Lc., MA, mendesak Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota Batam segera mengambil langkah konkret untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Data kualitas udara yang dikutip dalam laporan ini menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2.5 mencapai 120,9 mikrogram per meter kubik (µg/m³), yang mengindikasikan kondisi udara tidak sehat.
Bakhtiar menilai, kondisi tersebut perlu direspons melalui koordinasi lintas sektor, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memantau perkembangan kabut asap, tetapi juga perlu menyiapkan langkah mitigasi yang dapat langsung dirasakan masyarakat. “Angka PM2.5 sebesar itu harus menjadi peringatan serius. Partikel halus di udara dapat berdampak pada kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Pemerintah daerah perlu bergerak cepat, mulai dari penyampaian informasi yang akurat hingga penyiapan layanan kesehatan dan perlindungan bagi warga yang terpapar,” ujarnya di Batam, Minggu (11/10/2026).
Selain dampak kesehatan, Bakhtiar mengingatkan potensi gangguan keselamatan transportasi apabila kabut asap menurunkan jarak pandang. Sebagai wilayah kepulauan yang bergantung pada transportasi laut dan udara, Kepri membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan otoritas terkait. Ia meminta informasi mengenai kondisi cuaca dan jarak pandang disampaikan secara berkala kepada operator transportasi dan masyarakat. “Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas. Kami meminta otoritas pelayaran dan penerbangan meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti informasi resmi mengenai kondisi cuaca dan jarak pandang. Jangan sampai gangguan lingkungan berkembang menjadi persoalan keselamatan transportasi,” kata legislator PKS tersebut.
Untuk memperkuat perlindungan warga, Bakhtiar mendorong pemerintah daerah menyiapkan masker yang sesuai untuk menyaring partikel halus, memperkuat kesiapsiagaan puskesmas dan rumah sakit dalam menangani keluhan pernapasan, serta mempertimbangkan penyesuaian kegiatan belajar di sekolah apabila kondisi kualitas udara memburuk. Menurutnya, keputusan terkait pembelajaran harus didasarkan pada pemantauan kualitas udara dan rekomendasi instansi berwenang, dengan keselamatan peserta didik sebagai pertimbangan utama. Ia juga menekankan pentingnya penyebaran informasi publik yang mudah dipahami, termasuk panduan mengurangi paparan asap dan akses terhadap layanan kesehatan.
Bakhtiar mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, menggunakan masker yang sesuai saat harus beraktivitas di luar, serta memantau informasi resmi mengenai kualitas udara dan kondisi cuaca. Ia berharap Pemprov Kepri dan Pemkot Batam memperkuat koordinasi agar penanganan kabut asap tidak berhenti pada imbauan, tetapi diikuti langkah perlindungan yang terukur. “Kesehatan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu hadir dengan informasi yang jelas, layanan yang siap, dan tindakan yang cepat sampai kondisi udara kembali membaik,” tutupnya.
Comment