BATAM,BATAMHEADLINE-DPC GMNI kota Batam Menyoroti tindakan penggusuran lahan oleh tim gabungan terpadu di kawasan pantai melayu, kampung kalat, rempang 13 agustus 2026.
Isu konflik agraria ini kembali memanas akibat masih adanya warga yang menolak penggusuran lahan di kawasan tersebut, puncaknya pada kamis 13 agustus kemarin warga sekitar menolak kedatangan tim terpadu yang membawa alat berat, (excavator dan bulldozer) dikawawasan pemukiman tersebut.
Menurut Alwie Djaelani selaku ketua cabang DPC GMNI Batam yang dimintai keterangan, tindakan tersebut mencederai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tindakan yang tepat menurut Good Governance adalah “Pembangunan Berbasis Manusia” (Human-Centered Development). Esensi pembangunan adalah untuk menyejahterakan rakyat yang sudah ada di sana, bukan menyingkirkan rakyat demi mendatangkan infrastruktur baru.
Menurutnya. Pendekatan yang kurang humanis dapat menimbulkan konflik konflik baru, apalagi, kejadian 2023 lalu belum sepenuhnya pulih,
“Saya yakin warga disana tidak menolak yang namanya pembangunan dan pemerataan itu penting, apalagi untuk daerah Hinterland, itu sangat penting, ujarnya. Namun bagi Mereka yang masih menolak digusur tentu masih ada yang belum selesai di diskusikan secara musyawarah. Musyawarah Itu yang seharusnya di dahulukan.
Apalagi kita sama sama tau bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi langsung kepada jajaran kementerian teknis untuk mengubah total cara penyelesaian sengketa lahan sipil. Perintah operasional ini disampaikan secara formal oleh Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaeman Suryanegara:
“Mulai dengan hari ini. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami pastikan tidak ada lagi penggusuran, tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi intimidasi,” kata Iftitah di Tanjung Banon, seperti dikutip Kompas.com.”
“Sehingga kejadian yang terjadi pada 13 agustus 2026 kemarin dapat saya katakan mencederai prinsip² good governance di bawah kepemimpinan presiden prabowo subianto.”
Alwi juga menyarankan kepada pemerintah daerah terutama kepada BP Batam, untuk lebih mengedepankan pendekatan secara musyawarah demi mencapai sebuah mufakat
“Bung Karno menjelaskan bahwa mufakat adalah ruh dari gotong royong. Saat terjadi perbedaan pendapat atau konflik, pihak-pihak yang bersengketa tidak saling memandang sebagai musuh, melainkan sebagai anggota keluarga yang sedang menyelesaikan masalah di dalam rumah mereka sendiri.”
Jika kita mengutip Kutipan Bersejarah Bung Karno tentang Musyawarah: Dalam pidato monumentalnya pada 1 Juni 1945 saat merumuskan Pancasila, Bung Karno menegaskan: “Kemudi demi kemudi, kapal Negara kita jalankan dengan cara musyawarah… Prinsip mufakat, prinsip permusyawaratan, prinsip perwakilan, di situlah kita mencari jalan yang sebaik-baiknya untuk keselamatan umum, keselamatan agama, dan keselamatan bangsa.”
Pemerintah Daerah dan BP Batam harus ingat pidato Bung Karno: “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan… tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua’.”
Menyingkirkan masyarakat Melayu Rempang demi investasi asing sama saja dengan mencederai fondasi kebangsaan yang digali oleh para pendiri bangsa.
“Terlepas dari apapun bentuk bangunan yang akan di bangun, mau itu koperasi desa merah putih, sekolah rakyat, atau industri sekalipun jangan jadikan penolakan masyarakat lokal sebagai penghabat kemajuan atau anti pembangunan, bahkan disebut antek antek asing, sehingga dilapangan dibenturkan dengan APH, yang kemudian melakukan Intimidasi Psikologis, Kriminalisasi dan Penangkapan Sewenang-wenang. Padahal Dalam perspektif masyarakat terdampak, gerakan mempertahankan tanah bukanlah tindakan “pembangkangan” atau “anti-kemajuan”, melainkan sebuah perjuangan eksistensial untuk mempertahankan hidup dan martabat.
Bagi mereka, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi yang bisa ditukar dengan uang atau dipindahkan begitu saja.
Pemerintah khususnya BP Batam dan otoritas daerah harus mengubah cara pandangnya, karena sejatinya Pembangunan Harus Berbasis Manusia, Bukan Sekadar Angka Investasi: Kemajuan sebuah daerah tidak diukur dari seberapa megah pabrik kaca atau kawasan industri baru yang berdiri, melainkan dari seberapa sejahtera dan bahagianya masyarakat lokal yang mendiami wilayah tersebut. Investasi yang menyingkirkan manusia adalah bentuk kegagalan konstitusi.
Dan terakhir Musyawarah Berarti Siap Mendengar Kata “Tidak”: Dalam prinsip musyawarah mufakat Bung Karno, dialog bukan sarana pemerintah untuk mendikte atau merayu warga agar mau pindah. Pemerintah harus mengerti bahwa jika setelah berdialog warga secara bulat menyatakan “tetap ingin bertahan di kampung halamannya”, maka negara wajib menghormati keputusan mufakat tersebut dan mendesain ulang proyeknya agar berjalan berdampingan tanpa menggusur.
Comment