BATAMHEADLINE-Sumatera juga Indonesia, tetapi bencana besar yang melanda puluhan kabupaten/kota di Sumut, Sumbar, dan Aceh seolah diperlakukan bukan sebagai krisis nasional. Hampir seluruh penjuru Sumut dari Tapanuli hingga Medan terendam banjir dan terkoyak longsor. Sumbar pun porak-poranda dengan 13 kabupaten/kota terdampak hingga harus menetapkan status tanggap darurat. Aceh ikut dilanda banjir dan longsor, menambah deretan wilayah yang kini berada di tengah krisis ekologis akut. Skala kerusakan ini sudah jelas lintas provinsi, namun respons negara tetap lamban, seakan Sumatera hanyalah catatan kaki republik. Ketika satu pulau menjerit, negara tak boleh bertingkah tuli. Keterlambatan pemerintah hanya membuktikan satu hal : yang rusak bukan hanya alamnya, tetapi juga kepekaan negara terhadap warganya sendiri.
Ratusan warga Sumatera telah meninggal 303 jiwa tercatat, dengan Sumut paling parah: 166 tewas dan 143 hilang. Di Aceh 35 orang meninggal, di Sumbar lebih dari dua puluh korban ditemukan, sementara ribuan keluarga mengungsi karena rumah dan infrastruktur hancur. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti telanjang betapa negara terlambat membaca krisis. Ketika korban terus bertambah setiap hari, pemerintah justru bergerak seolah bencana ini hanya gangguan kecil, bukan tragedi nasional yang merobek kemanusiaan. Lambannya respons negara membuat penderitaan rakyat semakin Panjang dan itu adalah kegagalan yang tidak bisa ditutupi dengan konferensi pers atau kunjungan seremonial.
Bencana banjir dan longsor di Sumatera bukan sekadar ulah cuaca, tetapi buah dari kelalaian negara yang membiarkan hutan digunduli dan tambang ilegal merajalela. Pemerintah selama ini sibuk memberi izin tanpa pengawasan, namun abai ketika alam kehilangan penyangganya dan rakyat menanggung akibatnya. Setiap tahun negara pura-pura terkejut saat bencana datang, padahal penyebabnya jelas: deforestasi dibiarkan, tambang ilegal dipelihara, dan tata kelola lingkungan diabaikan demi kepentingan jangka pendek. Kini ratusan nyawa melayang, dan itu adalah harga dari kebijakan yang gagal melindungi rakyat. Jika pemerintah tidak segera menghentikan seluruh aktivitas perusakan lingkungan, maka bukan hanya hutan yang runtuh tetapi juga legitimasi negara di mata warganya.
Lambannya pemerintah pusat menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional menunjukkan betapa gagalnya negara membaca skala tragedi yang merenggut ratusan nyawa dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Penundaan ini tidak hanya memperlambat bantuan, tetapi juga mengirim pesan pahit bahwa penderitaan Sumatera diperlakukan seolah masalah pinggiran, bukan krisis nasional. Pemerintah terlihat lebih sibuk menghitung risiko politik daripada menyelamatkan rakyatnya sendiri. Ironisnya, untuk kepentingan tertentu negara bisa bergerak cepat; namun ketika nyawa rakyat Sumatera dipertaruhkan, pemerintah justru memilih diam. Jika begini cara negara merespons, maka yang sedang runtuh bukan hanya infrastruktur tetapi juga keberpihakan negara terhadap warganya.
Sumatera juga Indonesia bukan halaman belakang yang boleh dibiarkan menanggung bencananya sendiri. Saat bencana terjadi di pusat kekuasaan, negara bisa bergerak cepat; tetapi ketika ratusan warga Sumatera meninggal dan wilayah rusak lintas provinsi, pemerintah justru ragu memberi status bencana nasional. Ketimpangan respons ini menampar rasa kebangsaan, seolah ada daerah yang lebih “Indonesia” daripada yang lain. Padahal rakyat Sumatera membayar pajak yang sama dan berkontribusi besar bagi ekonomi negara. Jika pemerintah terus membiarkan Sumatera menghadapi krisis sebesar ini sendirian, maka jelas bahwa kesetaraan perlindungan rakyat hanyalah slogan kosong, bukan komitmen negara.
Pada akhirnya, negara harus berani bercermin: berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang sebelum pemerintah mengakui bahwa kerusakan ini lahir dari kelalaian negara sendiri? Sumatera kini berdarah bukan hanya karena hujan yang turun, tetapi karena keputusan-keputusan yang dibiarkan salah selama bertahun-tahun. Bila pemerintah pusat terus menunda penetapan status bencana nasional, terus ragu menutup tambang ilegal, dan terus membiarkan hutan dirampas tanpa kendali, maka sejarah akan mencatat bahwa negara bukan hanya gagal melindungi rakyatnya melainkan ikut menjadi bagian dari bencana itu sendiri. Pemerintah masih punya pilihan: bergerak sekarang atau dikenang sebagai rezim yang membiarkan satu bagian Indonesia tenggelam demi kepentingan segelintir elite. Sumatera juga Indonesia. Jika negara tetap lamban, maka jelas: yang rusak bukan hanya hutan, tetapi juga rasa keadilan dalam republik ini.
