TANJUNGPINANG – Sosiolog dan Pengamat pembangunan masyarakat Pulau di Kepulauan Riau, Suyito, berharap Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, untuk tidak menambah utang baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Pernyataan ini muncul di tengah rencana pemerintah provinsi untuk mengajukan pinjaman ke Bank Riau Kepri Syariah guna membiayai proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan poli di RSUD Raja Ahmad Tabib dan monumen bahasa di Pulau Penyengat.
Suyito menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas dalam penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, meskipun pembangunan infrastruktur penting, pemerintah harus memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai benar-benar mendesak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Langkah efisiensi anggaran, seperti penghentian gaji anggota tim khusus, patut diapresiasi.
Namun, perlu diiringi dengan kebijakan fiskal yang bijak agar tidak menambah beban keuangan daerah,” ujar Suyito.
Pemerintah Provinsi Kepri sebelumnya telah menghadapi tantangan dalam mengelola utang tunda bayar yang mencapai Rp186 miliar. Melalui berbagai upaya, termasuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor, utang tersebut berhasil dikurangi secara signifikan. Namun, Suyito mengingatkan bahwa penambahan utang baru dapat menghambat upaya pemulihan fiskal yang telah dilakukan.
Selain itu, Suyito juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepri. Ia menilai bahwa pemerintah harus fokus pada proyek-proyek yang mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil, bukan hanya di pusat kota. “Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Kepri,” tambahnya.
Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat, Suyito berharap Gubernur Ansar Ahmad dapat mengambil keputusan yang bijak dalam pengelolaan anggaran. “Menghindari utang baru dan fokus pada efisiensi serta prioritas pembangunan akan membantu menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri,” tutup Suyito.
