Rita Purnama Sari
Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah STEBI Batam
Korupsi adalah salah satu masalah serius yang terus menghantui perkembangan bangsa. Dampaknya tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghancurkan moralitas masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Baru-baru ini, Pemerintah Kota Batam menerima uang pengganti dari hasil rampasan negara dalam kasus tindak pidana korupsi, yang menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi di daerah ini.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd., menyampaikan bahwa uang pengganti sebesar Rp 165 juta tersebut telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Batam sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Namun, lebih dari sekadar mengembalikan uang yang hilang, pencegahan korupsi memerlukan pendekatan jangka panjang, termasuk melalui pendidikan.
Mengapa Pendidikan Anti Korupsi Penting?
Pendidikan anti korupsi adalah salah satu pilar penting dalam membangun generasi yang berintegritas. Menurut Dr. Agus Rahardjo, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini. Ini bukan hanya soal pencegahan, tapi soal membangun budaya yang menolak segala bentuk penyimpangan.” Dengan memasukkan nilai-nilai anti korupsi ke dalam sistem pendidikan, kita dapat menciptakan generasi yang memiliki moralitas tinggi, transparan, dan berkomitmen untuk menghindari perilaku koruptif di masa depan.
Pendidikan anti korupsi juga relevan di Batam, yang kini sedang giat mengembangkan sektor ekonomi melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional. Dengan potensi investasi yang besar, risiko penyalahgunaan kekuasaan selalu ada. Oleh karena itu, menanamkan budaya anti korupsi sejak dini di sekolah-sekolah menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tercemar oleh tindakan korupsi.
Upaya Pendidikan Batam dalam Mewujudkan SDM Berkualitas
Pada pertemuan baru-baru ini, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, juga membahas pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu strategi utama untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dan berintegritas. Dalam rapat pemetaan permasalahan pendidikan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rudianto, ditekankan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan harus melibatkan kepala sekolah dan guru di seluruh satuan pendidikan.
“Kita perlu menentukan skala prioritas untuk mencapai kualitas pendidikan yang bermutu dan berkualitas,” ujar Jefridin. Pendidikan anti korupsi bisa menjadi salah satu prioritas tersebut, mengingat pentingnya integritas dalam dunia pendidikan. Guru, sebagai ujung tombak pendidikan, berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada siswa.
Menurut para ahli, pendidikan anti korupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. “Tidak cukup hanya mengajarkan teori. Siswa harus diajak untuk memahami bagaimana dampak korupsi terhadap kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka bisa berperan dalam memeranginya,” ujar Prof. Dr. Eko Prasojo, seorang pakar tata kelola pemerintahan dan anti korupsi dari Universitas Indonesia.
Strategi Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Batam
- Penyusunan Kurikulum Anti Korupsi
Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas Pendidikan, dapat bekerja sama dengan lembaga antikorupsi seperti KPK untuk menyusun kurikulum anti korupsi yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Kurikulum ini harus mencakup pemahaman tentang apa itu korupsi, bagaimana cara mendeteksinya, serta bagaimana cara mencegahnya. Selain itu, siswa juga bisa diajak untuk memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari. - Pelatihan untuk Guru dan Kepala Sekolah
Seperti yang disebutkan oleh Jefridin dalam rapat koordinasi, guru dan kepala sekolah harus dilibatkan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Mereka dapat diberikan pelatihan khusus mengenai cara mengajarkan anti korupsi kepada siswa. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep ini, para guru bisa lebih efektif dalam mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas kepada anak didik mereka. - Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan anti korupsi bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga masyarakat. Melalui program-program sosialisasi, orang tua dapat diberikan pemahaman tentang pentingnya membimbing anak-anak mereka untuk menjauhi praktik koruptif. Peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya generasi anti korupsi. - Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal di Sekolah
Selain pendidikan formal, penting juga untuk memperkuat pengawasan di dalam lingkungan sekolah. Misalnya, sekolah bisa menerapkan sistem pelaporan yang memungkinkan siswa atau guru melaporkan tindakan koruptif tanpa takut akan pembalasan. Transparansi dalam penggunaan anggaran sekolah juga harus menjadi perhatian, agar siswa dan orang tua bisa ikut memantau penggunaannya.
Membangun Batam yang Bebas Korupsi
Pemerintah Kota Batam telah menunjukkan komitmen mereka dalam memberantas korupsi dengan menerima uang pengganti dari hasil rampasan negara. Namun, upaya ini harus dilanjutkan dengan langkah-langkah pencegahan yang lebih sistematis, termasuk melalui pendidikan. Dengan membangun budaya anti korupsi sejak dini, Batam bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah tidak hanya akan menciptakan generasi yang berintegritas, tetapi juga akan berkontribusi pada upaya pembangunan manusia yang berakhlak mulia, sesuai dengan visi Jefridin. “Tujuan pembangunan manusia yang unggul dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera dapat terwujud dengan pendidikan yang bermutu dan berkarakter,” tegasnya.
Korupsi bukan hanya merusak keuangan negara, tetapi juga menghancurkan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus menjadi prioritas dalam setiap upaya pembangunan, termasuk di Batam. Dengan melibatkan semua pihak—sekolah, guru, masyarakat, dan pemerintah—kita dapat menciptakan generasi yang berintegritas dan berkomitmen untuk menjaga Indonesia dari bahaya korupsi. Sehingga, Batam tidak hanya berkembang sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai kota yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.