BATAMHEADLINE.COM – Pengamat Sosial STISIP Bunda Tanah Melayu, Suyito, Ph.D menilai sorotan publik terhadap video Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, yang terlihat mengendarai motor gede tanpa mengenakan helm di Kota Batam, perlu dilihat sebagai momentum penting untuk memperkuat budaya tertib berlalu lintas dan keteladanan pejabat publik.
Menurut Suyito, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan dugaan pelanggaran aturan lalu lintas, tetapi juga menyangkut dimensi sosial yang lebih luas, yakni bagaimana perilaku pejabat di ruang publik dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi negara.
“Pejabat publik bukan hanya dinilai dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari perilaku sehari-hari yang terlihat oleh masyarakat. Hal sederhana seperti memakai helm memiliki makna sosial yang besar karena menyangkut keteladanan,” ujar Suyito, Ph.D di Batam, Selasa, 12 Mei 2026.
Ia menjelaskan, dalam masyarakat modern yang sangat dipengaruhi media sosial, tindakan pejabat di ruang publik dapat dengan cepat berubah menjadi simbol. Ketika seorang pejabat terlihat tidak mematuhi aturan dasar keselamatan berkendara, publik dapat menafsirkannya sebagai lemahnya komitmen terhadap budaya tertib dan kesetaraan di hadapan aturan.
“Dalam perspektif sosiologi, tindakan pejabat memiliki efek simbolik. Masyarakat melihat bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi siapa yang melakukan. Karena itu, perilaku pejabat dapat memperkuat atau justru melemahkan kepercayaan publik,” katanya.
Suyito menegaskan bahwa penggunaan helm bukan hanya urusan administratif atau menghindari sanksi hukum. Lebih dari itu, penggunaan helm merupakan bagian dari budaya keselamatan yang harus dibangun secara kolektif. Ia mengatakan, keselamatan berlalu lintas seharusnya menjadi nilai bersama, baik bagi masyarakat umum maupun pejabat publik.
“Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak boleh dipahami hanya sebagai kewajiban warga biasa. Justru pejabat publik harus berada di barisan depan dalam memberi contoh bahwa aturan berlaku untuk semua,” ujar Suyito.
Ia juga mengingatkan agar polemik tersebut tidak diarahkan menjadi serangan personal. Menurutnya, kritik publik tetap harus ditempatkan secara proporsional, yakni sebagai koreksi sosial agar pejabat lebih berhati-hati dalam bertindak di ruang publik.
“Yang penting bukan memperbesar polemik personal, tetapi mengambil pelajaran sosialnya. Peristiwa ini harus menjadi pengingat bahwa pejabat publik membawa identitas kelembagaan ke mana pun ia berada,” katanya.
Suyito menilai, respons aparat penegak hukum juga menjadi perhatian masyarakat. Ia berharap penanganan setiap dugaan pelanggaran lalu lintas dilakukan secara transparan, proporsional, dan berkeadilan. Hal itu penting agar publik melihat bahwa aturan tidak hanya tegas kepada masyarakat kecil, tetapi juga berlaku sama bagi pejabat.
“Penegakan aturan yang adil akan memperkuat kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa hukum dan aturan sosial tidak bekerja berdasarkan status, jabatan, atau kedekatan, tetapi berdasarkan prinsip kesetaraan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suyito mendorong agar pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat menjadikan peristiwa ini sebagai bahan edukasi publik tentang keselamatan berkendara. Menurutnya, budaya tertib lalu lintas tidak cukup dibangun melalui penindakan, tetapi juga melalui keteladanan, edukasi, dan konsistensi perilaku para figur publik.
“Keselamatan berkendara adalah tanggung jawab bersama. Namun, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar karena perilakunya menjadi rujukan sosial. Keteladanan adalah bentuk pendidikan publik yang paling mudah dilihat masyarakat,” tutup Suyito, Ph.D
