TANJUNGPINANG – Wakil Ketua III DPRD Kepri, H. Bahktiar mengatakan, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati nilai pinjaman daerah Rp250 miliar dari rencana pinjaman Rp 400 Milyar yang diusulkan tahun ini. Terkait sisa pinjaman yang diusulkan akan dibahas pada tahun berikutnya sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku.
“Nilai pinjaman yang disepakati bersama DPRD adalah sebesar Rp250 miliar dari 400 Milyar yang diusulkan,” ujarnya kepada awak media Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan, total pinjaman yang direncanakan Pemprov Kepri mencapai Rp400 miliar, yang hanya kita restui Rp 250 Milyar dari pembahasan yang cukup alot antara DPRD dan Pemprov Kepri.
“Pinjaman itu akan direalisasikan tahun ini dan tahun depan,” katanya.
Menurut Bakhtiar, dana pinjaman tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah.
“Tujuannya untuk memperkuat pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan pemerintah daerah ke depan,” jelasnya.
Menanggapi kekhawatiran terkait potensi beban keuangan daerah, terutama di tengah pengurangan dana dari pemerintah pusat, Bakhtiar memastikan bahwa rencana pinjaman itu telah melalui kajian mendalam.
Ia menyebutkan, pembahasan telah dilakukan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri.
“Pembahasan sudah dilakukan secara matang oleh Banggar DPRD dan TAPD Kepri,” ungkapnya.
Bakhtiar juga menilai kondisi keuangan daerah masih memungkinkan untuk menanggung pinjaman tersebut. Namun demikian, persetujuan dari Menteri Keuangan tetap diperlukan sebelum pinjaman direalisasikan.
“Perhitungannya masih dalam batas kemampuan daerah, tetapi tetap harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan,” tuturnya.
Ia menegaskan, DPRD Kepri secara kelembagaan telah menyetujui langkah pinjaman tersebut meski sempat muncul berbagai dinamika dalam pembahasannya.
“Baik secara pribadi maupun kelembagaan, kami sudah sepakat untuk menjalankan langkah ini,” tegasnya.
Setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan pihak Bank bjb, Bakhtiar berharap pemerintah daerah dapat segera memulai pelaksanaan pembangunan yang direncanakan.
“Setelah MoU ditandatangani, pemerintah seharusnya sudah bisa mulai merealisasikan pembangunan yang telah direncanakan,” pungkasnya.
