BINTAN – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kepulauan Riau, Hanafi Ekra, mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepri untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi maraknya isu d peredaran beras oplosan yang merugikan konsumen. Dia berharap hal ini tidak terjadi di Kepri dan jika terjadi perlu ditindak tegas.
“Jika Praktik pengoplosan beras ini ada, tentu ini bukan hanya tindakan curang yang merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan yang tengah dibangun oleh pemerintah. Kita sedang berupaya keras untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan ketergantungan pada impor, tetapi tindakan seperti ini justru melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional,” ujar Hanafi Ekra dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).
Hanafi menyoroti temuan Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian yang mengungkap adanya 212 merek beras yang diduga tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu. Ia menekankan bahwa Disperindag Kepri harus proaktif melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam praktik curang tersebut.
“Kami mendesak Disperindag untuk segera melakukan inspeksi mendadak ke distributor dan ritel modern di seluruh wilayah Kepri. Produk beras yang terbukti oplosan harus segera ditarik dari peredaran, dan pelakunya diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Hanafi.
Lebih lanjut, Hanafi mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan proaktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi beras. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas pihak yang terlibat dalam praktik ini.
“Swasembada pangan hanya bisa terwujud jika semua pihak pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sama-sama menjaga integritas dalam tata kelola pangan. Jangan biarkan ulah segelintir oknum merusak kepercayaan kita terhadap kedaulatan pangan yang sedang kita bangun bersama,” pungkas Hanafi.
