TANJUNGPINANG- Dalam sikapnya terhadap Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Wahyu Wahyudin Sekretaris Komisi II Fraksi PKS DPRD Kepri menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal. Legislator yang terpilih dari Dapil Batam 6 (Nongsa, Seibeduk, Bulang, dan Galang) ini menegaskan bahwa pemberian insentif harus diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Hal ini disampaikannya usai Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kepri terhadap Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (PIKI) Kamis, 22 Mei 2025 di Gedung DPRD Kepri di Tanjungpinang.
Wahyu memandang bahwa pasal-pasal mengenai bentuk dan kriteria insentif telah mencakup aspek keadilan, namun implementasinya harus benar-benar berpihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKM-K). Ini penting untuk mencegah ketimpangan akses antara investor besar dan pelaku ekonomi rakyat.
“Fraksi PKS juga menekankan bahwa prioritas investasi harus selaras dengan potensi unggulan daerah, seperti sektor perikanan, pariwisata halal, dan ekonomi kreatif. Ranperda ini harus menjadi jembatan bagi penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan,” jelas Wahyu Wahyudin.
Selain itu, PKS mendorong agar insentif tidak semata diberikan dalam bentuk fiskal, tetapi juga berupa fasilitasi promosi produk daerah dan penyederhanaan akses pasar bagi UMKM. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing pelaku ekonomi lokal di tengah kompetisi global.
“Fraksi PKS menyatakan siap mengawal pelaksanaan Perda ini agar sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan, adil dan menyejahterakan masyarakat bawah, bukan hanya menguntungkan pelaku usaha besar,” tutup Wahyu Wahyudin.
