BATAM – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dua periode, Wahyu Wahyudin meminta seluruh rumah sakit pemerintah menghentikan pungutan parkir.
Wahyu mengatakan, pungutan parkir ini memberatkan masyarakat yang ingin berobat.
“Harusnya di rumah sakit pemerintah tidak menggunakan sistem bayar parkir, karena orang ke rumah sakit itu orang susah mau berobat bukan mau bersenang-senang,” tegasnya, Rabu (8/1/2025).
Wahyu juga mempertanyakan alasan rumah sakit menarik retribusi parkir bagi pengunjung rumah sakit.
“Dalam sehari, penjenguk itu bisa bolak-balik ke rumah sakit. Uang parkir yang mereka keluarkan bisa membeli buah-buahan sekilo,” ujarnya.
Menurut Wahyu, sebagian besar masyarakat yang berobat ke rumah sakit pemerintah merupakan masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Coba kita lihat ke rumah sakit deh, sebagian besar mereka orang kurang mampu. Jadi bukan hanya target PAD, tapi perlu ada rasa kemanusiaan,” tekannya.
Wahyu pun berharap, kebijakan retribusi parkir di rumah sakit pemerintah ini dihapuskan secara menyeluruh.
Untuk meningkatkan retribusi parkir, Wahyu mengusulkan agar Dinas Perhubungan menerapkan parkir elektronik dan tertib dalam penggunaan karcis.
“Silahkan optimalkan titik parkir yang lain, tapi jangan rumah sakit, gratiskan saja,” imbuhnya.
Usulan Wahyu ini pun didukung oleh salah satu warga Kota Tanjungpinang, Aron yang menyebut kebijakan parkir di rumah sakit cukup memberatkan.
Ia mengingat saat keluarganya dirawat di Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib. Saat itu, ia harus membayar parkir setiap ingin keluar dari komplek rumah sakit.
“Setiap keluar harus bayar, karena udah otomatis. Kalau mau gratis ya parkir di luar yang minim keamanan,” ujarnya.
Ia pun berharap, Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang menghapus tarif parkir bagi pasien dan keluarganya.
“Saya dukung dihapus, atau misalnya ada kebijakan 30 menit pertama gratis,” harapnya.
