TANJUNGPINANG- Menjelang Pemilu 2024 Sosiolog Politik dan Pengamat Pembangunan Komuniti dari Institute for Policy Research (INSPIRE) Kepulauan Riau Suyito,S.Sos, M.Si, PhD Mengungkapkan Netralitas birokrat dalam pemilu 2024 sangat perlu diawasi oleh BKD, KASN dan Bawaslu, melihat sinyalemen-sinyalemen dilapangan sering kali terlihat adanya oknum-oknum ASN yang juga ikut terlibat dalam praktek-praktek politik pragmatis.
Menurut Doktor Jebolan Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia ini, BKD dan Bawaslu harus memastikan bahwa seluruh kegiatan pemilu berlangsung secara adil dan tidak memihak salah satu kandidat atau partai politik tertentu.
“Birokrasi harus menjalankan pekerjaannya secara profesional dan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, serta tidak menggunakan kekuatan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” kata Suyito.
Menurutnya netralitas birokrasi dalam pemilu juga mencakup pencegahan terhadap praktik-praktik pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, intimidasi, dan penggunaan kekerasan.
“Birokrasi harus memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan transparan, jujur, dan adil, sehingga masyarakat dapat memilih kandidat yang dianggap terbaik untuk memimpin mereka.
Dalam hal ini, badan pengawas pemilu seperti Bawaslu dan KPU harus bekerja sama dengan birokrasi dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilu menghormati prinsip netralitas dan menjalankannya dengan baik. Dengan menjaga netralitas birokrasi dalam pemilu, kita dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan demokratis, serta dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan demokrasi itu sendiri,” tutup Suyito.
