TANJUNGPINANG – Pasca kebijakan kenaikan BBM bersubsidi memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku UMKM di Tanjungpinang khususnya dan masyarakat secara luas. Itulah sebabnya, Ismiyati, S.Pd.AUD Ketua Fraksi PKS DPRD Tanjungpinang meminta kepada pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan BBM tersebut.
“Imbas kenaikan harga subsidi BBM ini langsung dirasakan masyarakat, kendati pemerintah mengobatinya dengan BLT tapi kita rasakan betul tidak mampu menutup luka yang dirasakan masyarakat termasuk pelaku UMKM di dalamnya,” kata Ismiyati.
Sebagai penyambung lidah rakyat, PKS menyuarakan hal ini demi kepentingan masyarakat jika problemnya subsidi tidak tepat sasaran maka tugasnya negara membuatnya menjadi tepat sasaran bukan malah menghapusnya.
“Jika pemerintah menilai subsidi selama ini kurang tepat sasaran bukan berarti subsidinya harus dicabut, cari akar persoalannya lalu selesaikan masalah nya dimana, subsidi BBM ini kan bentuk kehadiran negara untuk masyarakat kalau dicabut negara tandanya absen menyerahkan semuanya ke mekanisme pasar,” jelas Ismiyati.
Ditambahkannya, PKS memiliki cukup banyak binaan pelaku UMKM yang umumnya mengeluhkan terkait kebijakan kenaikan BBM ini.
“Mereka tercekik dengan kebijakan kenaikan harga BBM, mereka baru saja mau bangkit tapi dengan kebijakan ini membuat mereka bisa pulih lebih lambat dan mungkin bankrut lebih cepat,” tutup Ismiyati.
