TANJUNGPINANG — Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) untuk melelang pengelolaan sebagian kawasan Taman Gurindam 12 terus menuai sorotan. Dr. Suyito, M.Si seorang sosiolog dan pengamat kebijakan publik di Kepri, menilai rencana tersebut sebaiknya dikaji ulang secara mendalam.
Menurut Dr. Suyito, pengelolaan kawasan strategis dan ikonik seperti Taman Gurindam seharusnya tidak serta-merta diserahkan ke pihak swasta melalui mekanisme lelang terbuka. “Taman Gurindam adalah ruang publik yang menyimpan nilai budaya, sejarah, dan sosial masyarakat Melayu Kepri. Jika dikelola pihak swasta semata demi profit, maka ada kekhawatiran bahwa orientasi pelayanan publik bisa terpinggirkan,” jelasnya.
Ia menyarankan agar Pemprov Kepri mempertimbangkan untuk menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PT Pembangunan Kepri. “BUMD bisa menjadi solusi tengah. Di satu sisi, profesional dalam pengelolaan, di sisi lain tetap menjaga kepentingan publik dan potensi peningkatan pendapatan daerah,” ujar Suyito.
Selain itu, Suyito mengingatkan pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata kelola kawasan publik. Ia menekankan, bila ruang publik terlalu dikomersialisasi, maka esensi ruang sosial yang inklusif akan memudar.
“Masyarakat harus tetap menjadi pusat dari kebijakan pengelolaan ruang publik,” tambahnya.
Untuk itu, Suyito meminta Pemprov Kepri membuka ruang dialog, mengkaji ulang skema pelelangan, dan lebih memprioritaskan model pengelolaan berbasis BUMD sebagai representasi pemerintah daerah yang lebih akuntabel dan berpihak pada masyarakat.
