TANJUNGPINANG – Rencana pengadaan mobil dinas baru bagi pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang menuai kritik tajam dari masyarakat dan Sosiolog. Suyito, Sosiolog Politik dari STISIP Bunda Tanah Melayu Kepri, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepekaan sosial, terutama di tengah situasi ekonomi masyarakat dan semangat efesiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo.
Menurut Suyito, penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat termasuk Pimpinan DPRD Tanjungpinang seharusnya mempertimbangkan asas manfaat dan urgensinya bagi masyarakat luas.
“Ketika masyarakat masih berjuang dalam kesulitan ekonomi dan menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok, keputusan seperti ini bisa melukai hati publik,” ujarnya, Senin (15/4).
Ia menilai, Pimpinan DPRD sebagai representasi rakyat seharusnya lebih peka dan mengedepankan empati, bukan justru mengambil keputusan yang terkesan elitis.
“Ini bukan sekadar soal mobil dinas, tapi soal bagaimana wakil rakyat menunjukkan kepeduliannya,” tambahnya.
Suyito juga menyarankan agar anggaran yang dialokasikan untuk pembelian mobil dinas dialihkan kepada program-program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.
“Fokuslah pada penguatan UMKM, pelayanan kesehatan, atau bantuan pendidikan. Hal-hal seperti itu jauh lebih dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Sebagai penutup, ia berharap Pemerintah Kota Tanjungpinang dan DPRD dapat mendengar suara masyarakat.
“Jika memang ingin mendapatkan kembali kepercayaan publik, langkah terbaik saat ini adalah membatalkan rencana tersebut,” pungkasnya.
Kepercayaan publik ini penting karena dengan adanya kepercayaan publik, publik akan menyisihkan pendapatannya untuk pajak atau retribusi, kalau dipaksakan Suyito khawatir ada keterkaitan dengan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak atau retribusi karena dianggap hanya untuk memperkaya dan memfasilitasi pejabat.
