TANJUNGPINANG, BATAMHEADLINE.COM –Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin, S.E., M.M., meminta peningkatan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 dibarengi dengan kebijakan yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
Anggota DPRD Kepri dari daerah pemilihan Batam yang meliputi Kecamatan Nongsa, Bulang, Sei Beduk dan Galang itu mencermati adanya kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp82,188 miliar. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah Rp40,476 miliar, dengan pajak daerah menjadi komponen yang mengalami peningkatan terbesar, yakni Rp45,816 miliar.
Menurut Wahyu, peningkatan PAD dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Namun, tambahan kapasitas tersebut harus kembali dirasakan masyarakat melalui kebijakan yang mendukung aktivitas ekonomi.
“Peningkatan PAD tentu memperkuat kapasitas fiskal daerah. Tetapi yang juga penting adalah bagaimana kapasitas fiskal tersebut kembali dalam bentuk kebijakan yang memperkuat ekonomi masyarakat,” ujar Wahyu.
Ia menilai karakteristik Kepri sebagai wilayah pesisir dan kepulauan harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan ekonomi. Sektor perikanan, perdagangan dan usaha mikro dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di berbagai wilayah.
“UMKM perlu mendapatkan ruang untuk berkembang, nelayan perlu semakin produktif, tenaga kerja lokal perlu mendapatkan kesempatan, dan investasi perlu menciptakan nilai tambah bagi daerah,” katanya.
Wahyu juga mendorong pemerintah daerah memperluas inovasi dalam meningkatkan pendapatan melalui digitalisasi pelayanan, pembaruan basis data, peningkatan kepatuhan, optimalisasi aset serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
“Pendapatan daerah bukan tujuan akhir. Pendapatan adalah salah satu instrumen agar pemerintah memiliki kapasitas lebih kuat untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Wahyu.
Comment