TANJUNGPINANG – Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Hj. Ismiyati, S.Pd.AUD, meminta pelaksanaan Perubahan APBD (APBD-P) 2026 lebih menitikberatkan pada hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut anggota Komisi IV DPRD Kepri dari Dapil Tanjungpinang tersebut, keberhasilan APBD-P tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang berhasil dibelanjakan. Pemerintah perlu memastikan setiap program memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Ismiyati mengatakan perhatian setelah persetujuan APBD-P harus diarahkan pada pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Dalam Pandangan Akhir Fraksi PKS, sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi keberlanjutan pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga serta peningkatan akses pelayanan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Jangan berhenti pada pertanyaan berapa besar anggaran yang dibelanjakan. Kita perlu melihat apakah anggaran tersebut benar-benar membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” ujar Ismiyati.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan manfaat pembangunan. Menurutnya, kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan lebih besar harus tetap memperoleh akses pelayanan publik yang memadai.
“Anak, keluarga, perempuan, masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan kelompok rentan harus menjadi bagian dari perhatian dalam pelaksanaan pembangunan,” katanya.
Ismiyati menilai pendekatan pembangunan berbasis hasil dapat membantu pemerintah memastikan program yang dibiayai APBD benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar target penyerapan anggaran.
Comment