TANJUNGPINANG,BATAMHEADLINE.COM – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepulauan Riau H. Bahktiar, Lc., MA, mengingatkan agar Perubahan APBD Kepri Tahun Anggaran 2026 tidak berhenti pada proses persetujuan anggaran, tetapi benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang rapat paripurna DPRD Kepri dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kepri 2026, Senin (21/9/2026).
Rapat pertama dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam. Agenda ini menjadi bagian dari tahapan akhir pembahasan perubahan anggaran antara DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kepri.
Bahktiar mengatakan kebijakan perubahan anggaran harus memiliki arah yang jelas, terutama dalam memastikan program pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak bagi masyarakat.
“Perubahan APBD ini harus kita lihat sebagai instrumen untuk memastikan program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyampaian pendapat akhir fraksi merupakan bagian dari fungsi DPRD untuk memastikan proses penganggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas.
Bahktiar juga mengingatkan agar pengesahan perubahan APBD diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Menurutnya, anggaran yang telah disepakati perlu dikawal agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan.
“Setelah APBD perubahan disahkan, pekerjaan kita belum selesai. Justru pelaksanaannya harus dikawal bersama. DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah disepakati,” katanya.
Sementara itu, DPRD Kepri menjadwalkan rapat paripurna kedua pada pukul 13.30 WIB. Agenda tersebut meliputi laporan akhir Badan Anggaran terhadap Ranperda Perubahan APBD Kepri 2026 sekaligus persetujuan penetapan menjadi Peraturan Daerah.
Bahktiar berharap proses tersebut menghasilkan APBD perubahan yang sehat, realistis dan mampu mendukung kebutuhan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.
Comment