TANJUNGPINANG – Relatif banyaknya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kepulauan Riau diharapkan bisa berjalan secara jujur, berintegritas dan terpenting memitigasi politik uang yang dinilai akan tinggi karena sangat menentukan elektoral partai atau caleg.
Pengamat sosiologi politik Kepri, Suyito, Ph.D menyoroti isu serius politik uang yang dapat mengancam integritas demokrasi. Menurut Suyito, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepri di titik-titik TPS PSU sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi praktik politik uang yang merugikan proses demokratisasi.
Suyito menekankan bahwa politik uang dapat merusak prinsip keadilan, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan.
“Bawaslu Kepri sebagai lembaga pengawas independen, diharapkan dapat melakukan langkah-langkah tegas guna mencegah praktik ini, seperti peningkatan pemantauan terhadap dana kampanye, pendidikan pemilih, serta penindakan terhadap pelanggaran,” kata Suyito, PhD.
Pengamat sosiologi politik ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan proses demokratisasi.
“Masyarakat Kerpi diharapkan ikut serta dalam melaporkan indikasi politik uang kepada Bawaslu untuk memastikan kelancaran dan keadilan PSU,” kata Suyito, PhD.
Dengan demikian, peran Bawaslu Kepri dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses Pemilihan Suara Ulang yang akan segera dilaksanakan.
” Semua pihak diharapkan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan politik yang bersih dan mendukung demokrasi yang sehat di Kepri,” tutup Suyito Ph.D.
